Peraturan KPU Bakal Dihadang

Anggota Komisi Pemerintahan Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi PDI Perjuangan, Ar teria Dahlan, mengancam bakal menggugat revisi Peraturan Komisi Pemi lihan Umum Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pencalonan Kepala Daerah. Dia mempersoalkan dibolehkannya terpidana dengan hukuman percobaan maju sebagai calon kepala atau wakil kepala daerah. ”Kalau peraturan itu terbit, akan kami ajukan judi cial review,” katanya Selasa pekan lalu. Keikutsertaan terpidana dengan hukuman percobaan dalam pemilihan kepala daerah merupakan usul DPR.

Ahad dua pekan lalu, rapat konsultasi Komisi Pemerintahan DPR dengan pemerintah, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan KPU me nyepakati usul itu. Rapat menyatakan ke ikutsertaan terpidana merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mencantumkan hukuman percobaan tidak di kategorikan hukuman. Anggota KPU, Arief Budiman, menga takan lembaganya tetap akan mengubah peraturan KPU itu sebagaimana hasil rapat konsultasi di DPR. Menurut dia, Pasal 9 huruf a Undang-Undang KPU mewajibkan hasil konsultasi dalam pembuatan peraturan KPU. ”Ini termasuk hasil rapat di DPR, ka rena bersifat mengikat,” ujar Arief.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *