Beda dengan luar negeri yang masyarakatnya sudah menghargai hak-hak individu, di mana mencubit sedikit saja urusannya sudah dengan polisi karena dianggap pelecehan. Di Indonesia, kesadaran semacam itu belum tumbuh. Ada kelakar bahwa jika ada sekelompok orang berkumpul lalu melintas seorang gadis dengan pakaian terbuka dan saat itu juga sekelompok orang tersebut matanya terbelalak dan mulutnya menganga, bisa dipastikan itu orang Indonesia.

Itu kata kolega saya di luar negeri, ha-ha-ha. Kementerian Komunikasi dan Informatika sudah menutup banyak situs pornografi. Apa langkah kementerian Anda untuk ikut memperketat akses anak-anak terhadap situs porno? Saya akan membuat edaran yang mengatur anak-anak dilarang membawa ponsel ke sekolah. Aturan itu sudah jadi dan tinggal saya teken.

Aturan itu juga memuat agar orang tua membatasi akses anak pada ponsel, sehingga saya berharap keluarga mau mengupayakan waktu dan ruang kebersamaan dengan anak-anak. Caranya dengan makan malam bersama atau rekreasi bersama demi mengurangi akses anakanak pada ponsel. Aturan semacam ini sudah lazim diterapkan di luar negeri. Wah, apakah itu tak terlalu jauh mengurusi ruang privat keluarga? Bukan begitu. Negara berupaya melindungi anak-anak. Mereka juga anak-anak kita.

Justru undang-undang yang mengamanatkan pemerintah untuk melindungi anak-anak. Dalam keadaan darurat kekerasan seksual seperti sekarang ini, pembatasan akses pada ponsel itu harus diterapkan. Bayangkan, saya pernah ditunjukkan bahwa lalu lintas akses konten pornografi di Indonesia jumlahnya lebih dari 50 ribu orang sehari. Terbanyak ada di Jakarta dan Denpasar.

Ini mengerikan sekali! Untuk pencegahan, perlukah pendidikan seksual secara dini diajarkan kepada anakanak? Saya cek beberapa sekolah, ada yang sudah mulai memasukkan muatan pengetahuan ini dengan baik. Bahkan ada yang sudah memakai alat peraga untuk memberi pemahaman secara utuh kepada siswa. Yang penting kita tak perlu lagi menganggap pendidikan seksual sebagai hal yang tabu, harus mulai dibicarakan secara terbuka.

Bagaimana perkembangan penerbitan Perpu Kebiri? Presiden Joko Widodo sudah memerintahkan Jaksa Agung dan saya untuk mengawal aturan ini. Tapi sekali waktu pernah saya sampaikan kepada Presiden bahwa Perpu Kebiri dianggap melanggar hak asasi. Presiden bilang pelaku kejahatan seksual pada anak justru lebih melanggar hak asasi karena telah mencabut dan mematikan hak tumbuh kembang anak. Apalagi Presiden sudah mendeklarasikan bahwa kekerasan seksual adalah kejahatan luar biasa sehingga hukumannya harus luar biasa pula. Akhirnya diputuskan serempak untuk segera mengesahkan aturan tersebut.

Website : kota-bunga.net

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *