Kayu Legal untuk Bumi “Hijau” dan Jasa Kontraktor Semarang CV Ratulangi Teknik

Kayu Legal untuk Bumi “Hijau” dan Jasa Kontraktor Semarang CV Ratulangi Teknik. Hutan, yang disebutsebut sebagai “jantung” dunia, mulai terkoyak. penebangan liar hingga eksploitasi produk hutan, menjadi beberapa penyebabnya. Tak heran, legalitas material kayu semakin dibutuhkan.

Jika diibaratkan dengan warna, maka daratan bumi tak lagi didominasi oleh warna hijau. Belakangan ini, keberadaan hutan—yang biasa dilambangkan dengan warna hijau— mulai berkurang drastis. Berganti menjadi warna cokelat. Warna tanah. Bahkan, hal ini pun terjadi di negara-negara tropis yang dikenal memiliki luas hutan dominan. Salah satunya, Indonesia. Dilansir dari situs resmi Departemen Kehutanan Indonesia (www.dephut.go.id) pada tahun 2010, area hutan Indonesia hanya memiliki persentasi sebesar 52,4% dari luas total daratan.

Angka ini menunjukkan penurunan jumlah lahan hutan, mengingat pada rentang tahun 2000-2010, terdapat 1,2 juta hektar lahan hutan alam yang berubah fungsi (deforestasi) setiap tahunnya. Terlebih lagi, penebangan liar mulai merajalela. Tak heran. Perkembangan ekonomi yang demikian pesat, menghasilkan sebuah pola hidup konsumtif, tanpa didasari kepedulian akan pelestarian hutan secara umum. Para produsen pun berlombalomba menghalalkan segala cara, demi memenuhi permintaan konsumen—mendapatkan bahan kayu berkualitas, meskipun keluar dari jalur legal.

Semua kasus itu membuat bumi mulai kehilangan “jantung”nya. Jika produsen material melirik kasus ini dengan menciptakan beragam inovasi material pengganti kayu, pemerintah mencoba memperkenalkan beragam regulasi yang berkaitan dengan legalitas kayu. Menurut Anwar Purwoto, Direktur Program Sumatera dan Kalimantan WWF Indonesia, ada baiknya masyarakat Indonesia— khususnya para konsumen produk kayu—mulai memilih produk-produk legal bersertifkat resmi.

Kayu legal sendiri berarti kayukayu yang dipanen (ditebang), diangkut, diproduksi, dan dipasarkan secara legal. Lantas, bagaimana mengenali kayu legal? Sistem Verifkasi Legalitas Kayu (SVLK) adalah solusinya. Tentang SVLK Mulai didiskusikan sejak tahun 2001, SVLK menjadi salah satu syarat yang harus dipenuhi para perusahaan penghasil produk kayu, terlebih lagi jika ingin melakukan ekspor ke luar negeri. Terutama, negara-negara Uni Eropa. Keberadaan SVLK ini mulai dikenal sejak tahun 2005, menjadi standar legalitas produk hutan yang difasilitasi oleh Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI).

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *